PERKEMBANGAN KB DI INDONESI

Pemikiran suatu saat penduduk di tanah jawa akan berdesak-desakan (Raffles, 1814)
Tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda mulai memindahkan 155 KK penduduk Jawa ke Lampung melalui transmigrasi namun hasilnya tidak terlalu bermanfaat
Teori Malthus : “ pertumbuhan penduduk berjalan seperti deret ukur sedang perkembangan pangan seperti deret hitung “
Hingga berakhirnya penjajahan Jepang belum ada upaya pencegahan pertumbuhan penduduk
Jaman kemerdekaan bangsa Indonesia mulai menata sendiri pembangunannya
Dibidang kependudukan : para dokter mulai memikirkan perlunya pengendalian kependudukan . Mulai dipikirkan gagasan pengendalian kelahiran
- Sejarah KB pertama di Indonesia tahun 1957 dengan berdirinya Perkumpulan Keluarga Berencana
- Tahun 1970 : program KB diluncurkan
- Senin 29 Juni 1970 : Kepres 8 Tahun 1970 oleh Presiden Soeharto  membentuk BKKBN
- Program KB mulai disosialisasikan dengan Slogan “ 2 anak cukup
- Gerakan-gerakan KB : Gerakan Gugur Gunung (Jatim, 1970-1980), Gerakan Safari
- Spiral (Jabar) Safari KB Karang Taruna ( Labuan Ratu) Safari KB Abri Masuk Desa (Simalungun) dll
- Tahun 1985 diluncurkan KB Mandiri (KB Lingkaran Biru)
- Peran swasta melalui dokter dan bidan
- 1989 : Presiden Soeharto menerima piagam penghargaan tertinggi di Bidang Kependudukan dan KB “ UNITED NATION POPULATION AWARD “ dari POPULATION INSTITUTE AS.
BKKBN Menerima penghargaan “ Management Development Award

PERKEMBANGAN BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL(BKKBN)
Secara historis, organisasi BKKBN dimulai dari suatu organisasi yang murni berstatus swasta pada tahun 1957, menjadi organisasi semi pemerintah tahun 1968. Tahun 1970 menjadi organisasi resmi pemerintah sebagai pelaksana dan pengelola program KB nasional sampai dengan dengan saat ini. Berikut ini digambarkan secara ringkas perkembangan organisasi BKKBN.
Lembaga Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) :
-melembagakan KB
-mengelola bantuan
BKKBN Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1970
-wilayah terbatas :
-jawa, bali, (DKI, Jabar, Jateng,DIJ, Jatim)
BKKBN Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1972
-Aceh,Sumut,Sumbar, Sumsel,Lampung,Kalbar, Kalsel,Sulsel, Sulut,NTB
BKKBN Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1978
-Riau, Jambi, Bengkulu, NTT,Kalteng, Kaltim, Sultra, Sulteng, Maluku, Irja , Timtim
BKKBN Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 1983
- meningkatkan kesejahteraan Ibu dan Anak
- NKKBS
BKKBN Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 1993
- peran semua pihak ditingkatkan
BKKBN Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2000  Keluarga berkualitas
BKKBN Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2000
Pogram Keluarga Sejahtera
BKKBN Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 yang di ikuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001
- sebagian kewenangan diserahkan ke kabupaten (otonomi daerah)
PROGRAM BKKBN
Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menilai BKKBN kembali seperti
semula di tahun 1980-1990. pencitraan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pertama, adalah Institusi, dari yang dianggap tidak ada menjadi ada.
Hal ini memberi kesan kuat eksistensi BKKBN yang ditugasi oleh
pemerintah, dengan kewajiban dan tugas yang lebih berat dari yang dulu.
2. Kedua, yaitu Program, pembangunan citra baru dengan
program-program yang inovatif
. Ketiga, adalah pengelolaan. Peserta yang sudah menjadi
KB lestari, diberikan penghargaan bahwa dia sudah menjadi
pahlawan, karena sudah memberikan sumbangan besar kepada Negara.
Sehingga Negara dapat maju. Pengelola program mencoba bangga
menjadi pegawai BKKBN. Kader-kader di masyarakat juga bangga
menjadi kader KB.
4. Keempat, citra bersama-sama. KB adalah program Negara,
bukan program provasi A atau B, kabupaten A atau B.
persoalan penduduk adalah milik Negara, bukan individu.
Maka, harus dipecahkan secara musyawarah, bukan kepentingan
kelompok atau individu.

Sejarah Hari Keluarga Berencana
1. Harganas I tahun 1973 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
2. Harganas II tahun 1995 di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yokyakarta.
3. Harganas III tahun 1996 di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan
4. Harganas IV tahun 1997 di Kotamadia Binjai, Sumatera Utara.
5. Harganas V tahun 1998 tidak dipusatkan dan dilaksanakan di
masing-masing Provinsi.
6. Harganas VI tahun 1999 di Istana Negara, DKI Jakarta.
7. Harganas VII tahun 2000 di Istana Negara, DKI Jakarta.
8. Harganas VIII tahun 2001 di Monas, DKI Jakarta
9. Harganas IX tahun 2002 di Kota Gorontalo, Gorontalo
10. Harganas X tahun 2003 di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
11. Harganas XI tahun 2004 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
12. Harganas XII tahun 2005 di Monas, DKI Jakarta
13. Harganas XII tahun 2006 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

TUJUAN GERAKAN KELUARGA BERENCANA

Pada tahap awal Program Keluarga Berencana Nasional ditujukan kepada tujuan ganda yaitu :
- Secara filosofis menurunkan tingkat kelahiran sekitar 50% dari angka kelahiran tahun 1970 agar dicapai pada tahun 2000, yang selanjutnya dipercepat harus tercapai tahun 1990
- Secara demografis menurunkan tingkat kelahiran sekitar 50% dari angka kelahiran tahun 1970 agar dicapai pada tahun 2000, yang selanjutnya dipercepat harus tercapai tahun 1990
Tujuan gerakan KB selanjutnya dapat dirinci sebagai :
- Menurunkan tingkat kelahiran dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dan potensi yang ada
- Meningkatkan jumlah dan kualitas peserta KB yang menggunakan pemerataan serta kualitas peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi efektif dan mantap dengan pelayanan bermutu
- Mengembangkan usaha-usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan Ibu dan Anak, memperpanjang harapan hidup, menurunkan tingkat kematian bayi dan anak-anak dibawah usia lima tahun serta memperkecil kematin ibu karena risiko kehamilan dan persalinan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penerimaan, penghayatan dan pengamalan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera sebagai cara hidup yang layak dan bertanggung jawab
- Meningkatkan peranan dan tanggung jawab wanita, pria dan generasi muda dalam pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan masalah kependudukan
- Mencapai kemantapan, kesadaran, tanggung jawab dan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan gerakan KB sehingga lebih mampu meningkatkan kemandiriannya diwilayah masing-masing
- Mengembangkan usaha-usaha peningkatan mutu sumber daya manusia untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dalam mempercepat kelembagaan nilai-nilai
- Memeratakan penggarapan gerakan KB keseluruh wilayah dan lapisan masyarakat perkotaan, pedesaan, kumuh, miskin dan daerah pantai
- Meningkatkan jumlah dan mutu tenaga dan atau pengelola gerakan KB yang mampu memberikan pelayanan KB yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat diseluruh pelosok tanah air dengan kualitas yang tinggi dan kenyamanan yang memenuhi harapan

Tujuan Filosofis : pelembagaan norma keluarga-keluarga
kecil bahagia sejahtera (NKKBS) (BKKBN, 2009)